Siap Siap Shell dan BP-AKR Harus Segera Bikin Kilang Minyak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pemerintah memberikan solusi atas kekurangan jatah impor BBM untuk badan usaha dengan membeli langsung ke PERTAMINA. Namun, kedepan Badan Usaha BBM Swasta wajib membangun fasilitas BBM, baik itu kilang maupun TBBM di Indonesia.

"Itu step dua, saya yakin ini teman teman badan usaha sudah mulai memikirkan membangun kilang selain PERTAMINA," tegas Bahlil saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Jumat (19/8/2025).

Pentingnya pembangunan kilang yang dilakukan oleh swasta ini akan meningkatkan ketahanan energi dalam negeri. Sejak 2015, pemerintah merancang peraturan untuk mendorong badan usaha swasta bisa membangun kilang dan fasilitas BBM di dalam negeri.

Apalagi, Kilang Minyak merupakan salah satu dari 17 proyek hilirisasi strategis yang menjadi prioritas pemerintah. Dengan adanya kilang minyak, maka Indonesia tidak perlu membeli BBM jadi yang harganya lebih mahal dibandingkan minyak mentah (curde oil).

Pengolahan dan pembangunan di kilang dalam negeri mampu membuka lapangan pekerjaan, memperbaiki neraca impor ekspor serta meningkatkan kemandirian energi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan merancang pembangunan kilang minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, sebagai terobosan untuk memastikan pasokan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.

"Kita juga akan membangun refinery (kilang minyak) yang Insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500 ribu barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya, ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik," ujar Bahlil.

Untuk merealisasikan proyek ini, investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 12,5 miliar dolar AS. Selain mengurangi ketergantungan pada impor, proyek ini berpotensi menghemat hingga 182,5 juta barel minyak per tahun atau setara 16,7 miliar dolar AS. Tak hanya itu, pembangunan kilang ini juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja, dengan 63.000 tenaga kerja langsung dan 315.000 tenaga kerja tidak langsung.