Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp57,7 triliun untuk program 3 juta rumah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“Investasi untuk program 3 juta rumah dari APBN itu Rp57,7 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu.
Anggaran senilai Rp57,7 triliun itu ditargetkan untuk 770 ribu rumah pada tahun depan.
Secara umum, program prioritas perumahan pada 2026 diarahkan untuk penyediaan hunian yang sehat, aman, dan nyaman; dukungan perbankan dan dunia usaha; kepemilikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang layak dan terjangkau; serta ekosistem perumahan yang selaras antara permintaan dan penawaran.
Baca juga: Ekonom sebut Presiden berharap pembangunan perumahan dongkrak ekonomi
Adapun secara rinci, anggaran itu didistribusikan melalui empat program, yaitu pembiayaan untuk MBR, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat miskin, Kredit Usaha Rakyat (KUR) kontraktor dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan insentif fiskal untuk rumah komersial.
Pembiayaan untuk MBR ditujukan untuk pemberian 350 ribu unit rumah yang penyalurannya dibagi menjadi tiga jalur.
Pertama, melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan anggaran Rp33,5 triliun. Kemudian melalui PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp6,6 triliun, serta Subsidi Bantuan Kredit (SBK) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) senilai Rp5,6 triliun.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.