Pemkab Bone Akhirnya Tunda Kenaikan PBB Setelah Massa Demonstrasi ke Kantor Bupati

PEMERINTAH Kabupaten Bone memutuskan menunda kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan serta Perkotaan atau PBB-P2 usai demonstrasi berujung ricuh.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Saharuddin mengatakan, keputusan penundaan kenaikan tarif PBB-P2 diambil dengan pertimbangan arahan Bupati, Kementerian Dalam Negeri, dan desakan publik.

"Pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan mengkaji ulang penyesuaian (PBB-P2) 65 persen ini," kata Andi kepada wartawan di kantor Bupati Bone, Selasa, 19 Agustus 2025 malam hari.

Bagi masyarakat yang telah menunaikan kewajibannya membayar PBB-P2, kata dia, pembayaran tersebut akan disesuaikan dengan tarif yang diberlakukan sebelumnya.

Sehingga, dia melanjutkan, masyarakat tak perlu khawatir dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kesahihannya.

"Kami wajib tunduk dan patuh terhadap apa yang diintruksikan oleh pemerintah pusat," ujar Andi.

Adapun, demonstrasi di Kabupaten Bone dipicu oleh keputusan Bupati, Asman Sulaiman, yang menaikan tarif PBB-P2 hingga 300 persen. Ketidakhadiran Asman menyebabkan geramnya massa yang memicu terjadinya kericuhan.

Massa yang geram mencoba merangsek masuk ke area dalam kantor Bupati Bone. Aksi tersebut ditanggapi kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan prajurit TNI dengan saling dorong.

Hingga memasuki petang, kepolisian mengeluarkan kendaraan taktis dan mulai memukul mundur massa dengan semprotan air dan tembakan gas air mata. Massa berlarian ke arah barat daya atau di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Dalam unggahan video di akun Instagram @lbh_makassar pada Selasa, 19 Agustus 2025 pukul 23.20 WITA, tindakan represif aparat masih berlangsung di depan kampus IAIN Bone. Kepolisian terus memukul mundur massa hingga mendekati area depan gerbang kampus.

LBH Makassar juga menyebutkan, belasan orang yang terdiri dari mahasiswa dan warga ditangkap aparat kepolisian tanpa adanya akses bantuan hukum.

"Informasi terakhir, 16 orang telah ditangkap oleh aparat kepolisian," tulis akun Instagram @lbh_makassar, dilihat Tempo pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Kepala bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Didik Supranoto, belum menjawab pesan konfirmasi yang dikirimkan Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp terkait penangkapan demonstran.

Hingga laporan ini dipublikasikan pesan tersebut hanya menunjukan notifikasi dua centang abu alias terkirim saja.