4 days ago
11
Wamendagri, Bima Arya, berbicara kepada wartawan terkait empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparanWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD karena alasan biaya politik yang mahal perlu dikaji secara utuh dan menyeluruh.
Menurutnya, biaya politik yang mahal itu bisa terjadi dengan dipengaruhi oleh banyak faktor.
”Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu. Politik mahal itu dimensinya banyak sekali,” kata Bima saat hadir sebagai narasumber acara diskusi yang digelar oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN UI) secara virtual pada Minggu (27/7).
Pekerja mengangkat kotak suara saat pendistribusian logistik pemungutan suara ulang (PSU) di gudang logistik KPU Kutai Kartanegara di Tenggarong, Kukar, Kalimantan Timur, Kamis (17/4/2025). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTOTak cuma saat pemilihan berlangsung. Bima menilai, belum maksimalnya fungsi dan peran parpol juga jadi penyebab biaya politik tinggi.
“Membuat partai politik ini menjalankan fungsi-fungsinya, fungsi advokasi, fungsi mediasi, fungsi integrasi, fungsi kaderisasi, ini tentunya ada ikhtiar,” ucap dia.
Eks Wali Kota Bogor itu juga mengungkapkan pentingnya partisipasi publik dalam perumusan usulan-usulan mekanisme pemilihan.
“Kita sama-sama buka ruang publik untuk memberikan feeding tadi. penting bagi kita memastikan ruang publik terbuka bagi saran yang konstruktif baik secara akademis maupun politis. Ini perjuangan revisi bukan di pemerintah saja tapi di ruang publik,” ungkapnya.
Petugas berkostum superhero membawa kotak suara di tempat pemungutan suara (TPS) 12 Pasir Kaliki, Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa (26/11/2024). Foto: Abdan Syakura/ANTARA FOTOSebelumnya, wacana atau usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD ini dilontarkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Usulan ini disampaikan Cak Imin di depan Presiden Prabowo Subianto dalam puncak HUT ke-27 PKB di JCC, Jakarta, Rabu (23/7).
Cak Imin mengatakan, perlu adanya satu undang-undang terkait sistem politik nasional yang kondusif bagi percepatan pembangunan nasional.
"Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan mudorot-nya," kata Cak Imin.
"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah, maksimal maksud saya, maksimal dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air," ujar Menko Pemberdayaan Masyarakat itu.
