Populer: PPATK Diminta Tak Blokir Rekening Dormant; 5.700 Desa Belum Ada Listrik

Kabar mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diminta untuk tidak memblokir rekening dormant menjadi berita yang ramai dibaca di kumparanBisnis sepanjang Kamis (31/7).

Selain itu, ada juga informasi mengenai pertemuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Menkeu Sri Mulyani yang membahas ribuan desa belum teraliri listrik. Berikut rangkumannya.

PPATK Diminta Batalkan Pemblokiran Rekening Dormant

PPATK diminta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk membatalkan untuk pemblokiran rekening tidak aktif selama tiga bulan atau rekening dormant. Sebab bisa merugikan hak-hak konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketua BPKN, Mufti Mubarok mengatakan BPKN mendesak PPATK meninjau ulang kebijakan tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“BPKN menolak kebijakan pemblokiran rekening yang tidak aktif selama 3 bulan. Kami meminta kebijakan ini ditangguhkan, atau bahkan dicabut, sampai ada mekanisme yang jelas, transparan, dan tidak merugikan konsumen,” kata Mufti melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (31/7).

BPKN menilai kebijakan ini berisiko disalahgunakan karena lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaannya.

Mufti juga menyoroti kebijakan pemblokiran sepihak tanpa notifikasi kepada nasabah yang bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

“Konsumen memiliki hak untuk diberitahu secara resmi dan diberi waktu yang cukup untuk mengaktifkan kembali rekening mereka,” tuturnya.

Selain itu Mufti juga menyoroti potensi pelanggaran kerahasiaan nasabah dalam Pasal 29 ayat (2) UU 10/1998 tentang Perbankan.

“Tidak semua rekening yang tidak aktif adalah rekening mencurigakan. Banyak masyarakat yang menyimpan dana untuk kebutuhan jangka panjang atau tabungan darurat,” jelasnya.

Temui Menkeu, Bahlil Bahas Anggaran untuk 5.700 Desa yang Belum Ada Listrik

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas ribuan desa yang belum teraliri listrik hingga kini.

Dalam pertemuan itu, dia meminta Menkeu untuk menyiapkan anggaran agar isu desa yang belum teraliri listrik cepat terselesaikan.

"Ada sekitar 5.700 desa yang belum, 4.400 dusun, tambahin 68 titik yang lain. Target Bapak Presiden kurang lebih sekitar 5 tahun harus selesai," ujar Bahlil di Kemenkeu, Kamis (31/7).

Dia menyebut isu soal desa yang masih gelap gulita masih menjadi permasalahan yang belum selesai dari tahun ke tahun. Dengan demikian menurut dia perlu ada perencanaan yang komprehensif dalam hal ini.

"Anggarannya harus disiapkan untuk listrik desa. Supaya kita ingin ada satu perencanaan yang komprehensif, yang terukur, dan tidak boleh diulangi-ulangi la...