Putar musik di tempat usaha harus bayar royalti, ini aturannya!

Jakarta (ANTARA) - Tidak sedikit pelaku usaha seperti pemilik restoran, kafe, hotel, hingga pusat kebugaran yang memutar lagu-lagu populer untuk menciptakan suasana nyaman bagi pelanggan. Namun, tahukah Anda bahwa pemutaran musik di ruang komersial sebenarnya wajib membayar royalti?

Hal ini bukan sekadar aturan baru, tetapi bagian dari perlindungan hukum terhadap karya cipta musisi dan pencipta lagu di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa penggunaan musik untuk kepentingan bisnis harus mendapatkan izin resmi, meskipun hanya memutar dari YouTube ataupun Spotify.

Mengapa harus bayar royalti?

Musik yang diputar di tempat umum dianggap sebagai bagian dari layanan komersial karena ikut membangun suasana dan menarik pengunjung. Karena itu, pemilik usaha diwajibkan membayar royalti kepada para pencipta lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Jadi, walaupun Anda sudah berlangganan layanan streaming seperti Spotify Premium, itu tidak otomatis mencakup izin untuk pemutaran di ruang publik komersial.

Baca juga: Sistem royalti musik di Indonesia: Hak musisi dan mekanismenya

Siapa saja yang wajib membayar?

Aturan ini berlaku untuk berbagai jenis tempat usaha dan ruang publik yang memanfaatkan musik, seperti:

• Restoran, kafe, hotel, bar, dan pusat perbelanjaan

• Salon, tempat fitness, spa, dan karaoke

• Bioskop, pameran, dan event organizer

• Transportasi umum seperti pesawat, kapal, bus, dan kereta

Intinya, jika musik diputar di tempat yang bisa diakses oleh publik dan bertujuan mendukung kegiatan usaha, maka ada kewajiban membayar royalti.

Bagaimana cara membayar royaltinya?

Pemilik usaha bisa mendaftarkan usahanya ke LMKN dan membayar royalti sesuai dengan jenis usaha dan besarnya tempat. Pembayaran ini kemudian disalurkan kepada para pencipta lagu dan pemilik hak cipta melalui sistem yang sudah terdata resmi.

Yang menarik, untuk pelaku usaha kecil seperti UMKM, ada kemudahan berupa tarif ringan, bahkan kemungkinan pembebasan royalti, tergantung dari jenis dan skala usaha. Ini menjadi bentuk dukungan agar pelaku UMKM tetap bisa berkembang sambil menghargai hak cipta.

Baca juga: Kemenkum: Pengusaha putar musik di ruang komersial wajib bayar royalti

Risiko dan dampak jika tidak membayar royalti

Menggunakan musik tanpa izin bisa dianggap pelanggaran hak cipta dan berpotensi dikenakan sanksi hukum maupun ganti rugi. Dalam beberapa kasus, pemilik usaha bahkan harus membayar denda puluhan juta rupiah akibat kelalaian dalam membayar royalti.

Tanpa lisensi yang benar, pemutaran musik secara publik oleh pelaku usaha tergolong pelanggaran hak cipta. Salah satu contohnya adalah putusan Mahkamah Agung (No.122 PK/PDT.SUS‑HKI/2015) yang mewajibkan pengelola karaoke membayar royalti dan ganti rugi sebesar Rp15.840.000 karena memutar musik tanpa izin dari LMK.

Maka dari itu, memahami dan mematuhi aturan ini sangat penting. Selain untuk menghindari jerat hukum, kewajiban membayar royalti juga menjadi bentuk penghargaan terhadap karya dan jerih payah para pencipta musik.

Dengan memahami dan menaati aturan ini, pelaku usaha tidak hanya menghindari risiko hukum, tetapi juga turut mendukung perkembangan industri musik dan menghargai hak cipta pencipta karya. Sebagai langkah selanjutnya, pelaku usaha dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai prosedur lisensi dan tarif royalti melalui situs resmi LMKN maupun DJKI.

Baca juga: Kemenekraf ingin revisi UU Hak Cipta berdampak pada ekosistem musik

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.