1 day ago
1
Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil menteri, kepala lembaga, hingga kepala penegak hukum pada Rabu (30/7) malam. Pemanggilan tersebut untuk membahas mengenai penindakan terhadap para pelanggar terkait pasokan beras.
Dikutip dari Instagram resmi Sekretariat Kabinet, pertemuan itu dihadiri oleh Prabowo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Selain itu, turut hadir Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapissus) Aries Marsudiyanto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
Pertemuan digelar sekitar pukul 21.oo WIB.
"Salah satu isu yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran," demikian keterangan dari Sekretariat Kabinet.
Dalam pertemuan itu, Prabowo berpesan untuk menindak tegas para pelanggar di sektor beras.
"Kepala Negara memberikan arahan yang jelas, bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Proses penegakkan hukum harus berjalan," sambungnya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan tak akan segan menindak para pengoplos beras. Dia menyoroti para penggiling padi nakal yang mempermainkan harga beras.
Mereka yang nakal ini menstempelkan beras kualitas biasa dengan label beras premium. Prabowo geram. Sebab, dari praktik ini, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 100 T tiap tahun.
"Saya dapat laporan kerugian yang dialami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, adalah Rp 100 T tiap tahun. Menkeu, kita setengah mati cari uang, pajak inilah, bea cukai inilah. Ini Rp 100 T kita rugi tiap tahun dinikmati 4-5 pelaku usaha," jelas Prabowo dalam peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).
"Untuk memegang teguh UUD dan menjalankan perundangan yang berlaku, saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung, usut dan tindak. Kalau mereka kembalikan Rp 100 T oke, kalau enggak kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," tegasnya.
