5 days ago
8
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jakarta menyoroti kenaikan kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Jakarta Suharini Eliawati menyebut pemerintah Jakarta menyiapkan tujuh langkah untuk mengatasi kondisi itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Angka tersebut menjadi peningkatan pertama sejak pandemi Covid-19.
Suharini menyebut situasi itu mencerminkan pemulihan ekonomi di Jakarta belum merata. "Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan," kata Suharini melalui keterangan tertulis, Selasa, 29 Juli 2025.
Suharini merinci tujuh langkah yang akan ditempuh Jakarta untuk menghadapi kemiskinan. Pertama, kata dia, adalah dengan menggunakan bantuan sosial atau bansos. "Memperluas dan memperkuat bantuan sosial, dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi," ucap dia.
Kemudian, langkah kedua yaitu mengendalikan inflasi pangan dan energi. Caranya melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis.
Ketiga, mendorong penciptaan lapangan kerja formal. "Termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta," kata Suharini.
Keempat, meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar. Termasuk dengan cara menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan.
Kelima, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan. "Serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk," ucap Suharini.
Keenam, membangun fondasi dan menyusun indikator untuk mengidentifikasi kebutuhan warga. "Seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan," tuturnya.
Ketujuh, mewujudkan inisiatif Jakarta Collaborative Fund. Inisiatif tersebut dirancang sebagai skema pembiayaan program yang tidak bergantung kepada pajak, retribusi, maupun dividen.
Selain itu, Suharini menyebut angka ketimpangan di Jakarta juga naik dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Data BPS, proporsi pengeluaran 40 persen masyarakat terbawah hanya sebesar 16,12 persen, menunjukkan ketimpangan tinggi sesuai klasifikasi Bank Dunia. Sementara itu, Gini Ratio Jakarta naik dari 0,431 (September 2024) menjadi 0,441 (Maret 2025), tertinggi di Indonesia.
“Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” tutur Suharini.
Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kemiskinan di Jakarta tidak naik. Dia menyoroti angka kemiskinan tahunan atau year-on-year. "Ternyata kemiskinan kita tidak (naik), turun karena sudah ditulis di hampir semua media. Jadi kemiskinan Jakarta dari year ke year itu tidak naik, malah turun," ujar Pramono, di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin, 28 Juli 2025.
