3 weeks ago
12
Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro. Foto: Ricad Saka/kumparanAnggota Komisi IV DPR RI dari Gerindra, Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Darori Wonodipuro, menyorot rencana anggaran reboisasi Kementerian Perhutanan tahun 2026. Ia menganggap, rencana itu kurang tepat dengan realita yang ada.
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/7). Darori awalnya mengomentari usulan tambahan anggaran Rp 2,29 triliun yang diajukan Juli.
Adapun pagu anggaran indikatif Kemenhut sebesar Rp 4,9 triliun. Juli mengusulkan tambahan sebesar Rp 2,29 triliun.
"Saya melihat anggaran Bapak, Rp 4,9 (triliun). Terus tambahnya Rp 2,2 triliun. Nggak sampai Rp 7 triliun, Pak? Apa hutan kita udah lebih baik daripada sebelumnya, Pak? Zaman saya udah rusak, sekarang tambah rusak," ujar Darori.
Menurut Darori, rencana reboisasi Kemenhut yang hanya sebesar 3.000 hektare masih jauh dari kerusakan hutan yang mencapai 20 juta hektare.
"Reboisasi aja hanya 3 ribu hektare. 20 juta hutan rusak, 3.000 (reboisasi)? Berapa ratus tahun lagi kita mereboisasi?" katanya.
Ia pun meminta Juli untuk menyusun kembali anggaran untuk reboisasi karena masalah ini dianggapnya sebagai situasi darurat.
Salah satu yang ia anggap darurat adalah masalah banjir yang terjadi di kawasan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ia menilai, kurangnya reboisasi jadi biang kerok air meluap ke daratan.
Menurut Darori perlu ada pembahasan dengan kedua provinsi itu agar bisa melakukan reboisasi hingga banjir teratasi.
“Nah, mohon ini konsepnya mungkin kita diundang, kita bicarakan. Apa yang harus dilakukan? Jangan parsial DKI bikin sumur resapan. Jawa Barat ini, nggak akan selesai, itu,” ujar dia.
Ia pun menyinggung banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya pada hari sebelumnya, yakni Senin (7/7) malam.
"Tadi malam banjir, ya. Nggak jauh jauh, kami jalan tol aja pulang dari sini jam 6 sampai rumah jam 10, Pak. Banjir tolnya itu. Karena dari atas. Nah ini, satu. Tolong ini, jangan 3 ribu, Pak. Makanya Rp 10 triliun nanti kita susun," tuturnya.
