1 day ago
1
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya tengah menggodok skema 1 juta rumah vertikal yang bakal melibatkan Kementerian BUMN.
“Kita lagi mencari skema untuk 1 juta rumah vertikal yang kemarin kami bicarakan dengan Menteri BUMN (Erick Thohir),” kata Fahri Hamzah ditemui di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan keterlibatan Kementerian BUMN ini menyusul usulan pembuatan lembaga semacam Perum Bulog sebagai offtaker perumahan subsidi yang berasal dari perusahaan pelat merah.
“Ini supaya ada lembaga offtaker. Jadi berapa pun yang diproduksi oleh pengembang dan kontraktor konstruksi ya harus di-'absorb' karena kita punya backlog (daftar prioritas) 15 juta (orang),” ujar Fahri.
“Kalau backlog-nya 15 juta dan kita memproduksi 1 juta (rumah) terutama rumah vertikal, tidak terkecuali juga rumah landed, harus ada yang me-absorb supaya tidak usah ada isu pemasaran, yang ada adalah isu antrean saja,” imbuhnya.
Adapun usulan “Bulog Perumahan” tersebut akan mengambil rumah dari produsen-produsen perumahan yang membangun rumah sosial atau rumah subsidi, yang mendapatkan perizinan dari pemerintah.
Menurut Fahri, kehadiran offtaker di bidang perumahan dapat menurunkan harga jual rumah subsidi, lantaran akan ada semacam harga pembelian pemerintah (HPP). Namun, patokan harga tersebut dinilai tidak akan merugikan produsen rumah.
Untuk itu, Fahri menilai upaya ini juga perlu dibarengi dengan penguatan basis data (database) dan implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 adalah Instruksi Presiden tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Fahri, hal ini juga membuat penyaluran bantuan menjadi lebih akuntabel, transparan dan profesional.
“Itu yang sedang kita solidkan supaya nanti antreannya itu menjadi jelas. Siapa mendapatkan prioritas itu berdasarkan kategorisasi antrean yang dibuat oleh sistem, bukan oleh like and dislike oleh pejabat, dan sebagainya, tapi betul-betul karena sistem antrian yang kita siap digital,” jelas dia.
Baca juga: PKP: Regulasi skema KUR Perumahan tunggu keputusan Menko Ekonomi
Baca juga: Kementerian PKP: Kolaborasi BUMN dan pengembang dukung 3 Juta Rumah
Baca juga: Per 5 Agustus, KPR subsidi tersalurkan 190 ribu unit
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
