TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mengirimkan karangan bunga untuk mendiang mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie yang berpulang pada Senin, 28 Juli 2025. Dari pantauan Tempo, Megawati mengirimkan dua karangan bunga atas namanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Kwik Kian Gie. (Dari) Mengawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan," tertulis dalam salah satu karangan bunga yang berlatar warna merah, yang diantar ke Rumah Duka Sentosa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada Selasa, 29 Juli 2025.
Terdapat logo partai banteng dalam karangan bunga tersebut. Adapun satu karangan bunga lainnya tertanda dari Megawati selaku mantan presiden. Selain itu, ada pula karangan bunga dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.
Kian Gie lahir di Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1935. Menurut politikus PDIP Andreas Hugo Pareira, Kwik sudah dirawat beberapa minggu di rumah sakit akibat gangguan pencernaan.
“Pak Kwiek Kian Gie, guru bangsa, ekonom senior, politikus yang berintegritas, meninggal dunia pada 28 Juli pukul 22.00 di Rumah Sakit Medistra,” ucap Andreas ketika dikonfirmasi Tempo pada Selasa, 29 Juli 2025. Jenazah akan dikremasi khusus untuk keluarga pada Kamis, 31 Juli 2025 pukul 11.00 WIB.
Kwik Kian Gie mengawali karier politiknya pada 1987 ketika bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di bawah komando Soerjadi. Di tahun itu juga, dia diberi tugas mewakili partai sebagai Anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP (perubahan dari PDI), Kwik diangkat menjadi salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dia juga diketahui aktif dalam Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) partai berlambang kepala banteng itu.
Pada periode 2001-2004 Kwik Kian Gie dipilih Megawati untuk menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Kendati posisinya sebagai anak buah di kabinet dan partai, Kwik tak segan bersilang pendapat dengan Megawati.
Kwik pernah menentang rencana Megawati yang menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Release and Discharge (R&D). Aturan itu kelak menjadi dasar penerbitan surat keterangan lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk para konglomerat yang berutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).