1 day ago
1
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan tidak terdapat penarikan dana secara besar-besaran dari masyarakat menyusul kebijakan pemblokiran terhadap rekening pasif atau dormant.
"Saya lihat sih belum ada sampai sekarang yang besar. Paling ada sedikit-sedikit ya tapi tidak masif," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Purbaya menyampaikan bahwa hingga saat ini penarikan dana yang terjadi bersifat terbatas dan tidak masif. Dia menyebut bahwa kondisi tersebut terjadi karena LPS secara konsisten menyampaikan kepada masyarakat bahwa dana simpanan mereka dijamin.
Sebagai langkah antisipatif, Purbaya mengatakan LPS akan kembali melakukan kampanye secara masif mengenai jaminan atas dana nasabah di perbankan.
"Tugas LPS hanya menjaga dan menjamin uang nasabah di bank. Jadi harusnya nggak usah takut, Rp2 miliar per nasabah per bank. Jadi enggak usah takut," ucap dia.
Purbaya juga memastikan bahwa dana dalam rekening yang diblokir tetap dalam kondisi aman. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap bank terkait, dana tersebut tetap dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Pansel sampaikan nama-nama calon ketua dan anggota DK LPS ke Presiden
Baca juga: LPS: Penjaminan polis hanya cakup asuransi komersial berunsur proteksi
"Jadi kalau misalnya ada apa-apa bank nya jatuh juga dijamin sama LPS. Jadi uang nasabah di bank aman, aman sekali," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memastikan penanganan atau analisis terhadap 122 juta rekening pasif (dormant) telah rampung dan kini proses pembukaan kembali diserahkan ke perbankan.
Menurut dia, data rekening yang berstatus dormant tersebut bukan ditentukan oleh PPATK melainkan diperoleh berdasarkan laporan perbankan.
“Saya tegaskan lagi, per hari ini semua sudah kita kita rilis (semua rekening dormant sudah dirilis) dan kita kembalikan (ke bank). Sudah selesai, memang fasenya sudah masuk (untuk diselesaikan),” kata Ivan di Jakarta, Selasa (5/8).
PPATK, dalam siaran pers terpisah, mengatakan penghentian sementara transaksi pada rekening dormant dilakukan bukan tanpa alasan. Dalam analisis lima tahun terakhir, PPATK menemukan maraknya penyalahgunaan rekening-rekening tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Rekening-rekening itu disebut kerap digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana, seperti jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, dan kejahatan lainnya.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
