Dipimpin Jimly, Ini Profil 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri

Presiden Prabowo Subianto (kanan) melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025) .(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

Dalam keputusan tersebut, Presiden menunjuk Jimly Asshiddiqie sebagai ketua merangkap anggota komisi yang beranggotakan 10 tokoh nasional dari berbagai latar belakang.

Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk mempercepat reformasi struktural, kultural, dan fungsional di tubuh Polri pascarekomendasi Kompolnas dan DPR RI. 

Dalam prosesi pelantikan, seluruh anggota komisi mengucapkan sumpah jabatan untuk menjunjung tinggi etika, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta berbakti kepada bangsa dan negara.

Berikut profil 10 anggota utama Komisi Reformasi Polri:

1. Jimly Asshiddiqie
Jimly Asshiddiqie adalah pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama Republik Indonesia (2003–2008). Lahir di Palembang pada 17 April 1956, ia dikenal luas sebagai penggagas pembentukan Mahkamah Konstitusi dan tokoh utama reformasi konstitusional pasca-1998. Jimly juga pernah menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Saat ini, ia aktif sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dikenal sebagai intelektual dengan gagasan kuat tentang supremasi konstitusi dan etika bernegara.

2. Jenderal (Hor) (Purn) Ahmad Dofiri
Ahmad Dofiri adalah perwira tinggi (purnawirawan) Polri yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri dan Kapolda Jawa Barat. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989 ini dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan pembinaan personel. Dofiri juga pernah menjadi Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM Kapolri) dan sempat diusulkan sebagai calon Kapolri pada masa jabatan sebelumnya. Dikenal sebagai figur yang tenang dan akademis, Dofiri diharapkan berperan dalam membenahi manajemen sumber daya manusia Polri.

3. Mahfud MD
Mahfud MD adalah politisi senior dan ahli hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019–2024 serta Ketua Mahkamah Konstitusi (2008–2013). Lahir di Sampang, Madura, 13 Mei 1957, Mahfud dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan supremasi hukum dan keadilan sosial. Ia juga pernah menjadi anggota DPR dan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Mahfud kini banyak berperan sebagai penasehat kebijakan publik di bidang hukum dan pemerintahan.

4. Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra merupakan pakar hukum tata negara, politisi, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Lahir di Belitung Timur pada 5 Februari 1956, Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan di era Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga dikenal sebagai perancang berbagai undang-undang penting pascareformasi, termasuk UU Partai Politik dan UU Pemilu. Di komisi ini, Yusril diharapkan berperan mengawal reformasi regulasi dan aspek hukum kelembagaan Polri.

5. Supratman Andi Agtas
Supratman Andi Agtas adalah politisi Partai Gerindra dan anggota DPR RI yang menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR periode 2019–2024. Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 13 Mei 1969, Supratman dikenal memiliki latar belakang hukum dan pengalaman panjang dalam penyusunan undang-undang strategis. Kiprahnya di dunia legislasi membuatnya dipercaya sebagai jembatan antara kebijakan eksekutif dan legislasi dalam upaya mempercepat reformasi Polri.

6. Otto Hasibuan
Otto Hasibuan adalah pengacara senior dan tokoh penting di dunia hukum Indonesia. Lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada 5 Mei 1956, Otto dikenal publik sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan pernah menjadi penasihat hukum dalam berbagai perkara nasional, termasuk kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Ia juga aktif di dunia akademik sebagai dosen hukum dan dikenal memperjuangkan profesionalisme serta etika advokat di Indonesia. Kehadirannya di Komisi Reformasi Polri diharapkan memperkuat aspek akuntabilitas dan keadilan penegakan hukum di internal kepolisian.

7. Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Listyo Sigit Prabowo merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak Januari 2021. Lahir di Ambon pada 5 Mei 1969, lulusan Akpol 1991 ini dikenal sebagai perwira dengan gaya kepemimpinan tenang dan visioner. Sebelum menjabat Kapolri, Listyo pernah menduduki sejumlah posisi strategis seperti Kabareskrim Polri, Kapolda Banten, dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Di bawah kepemimpinannya, Polri mengusung semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Dalam komisi ini, Listyo akan berperan memastikan sinkronisasi antara agenda reformasi dan implementasi di tubuh Polri.

8. Jenderal (Purn) Tito Karnavian
Tito Karnavian adalah Menteri Dalam Negeri periode 2019–2024 dan mantan Kapolri ke-23 (2016–2019). Lahir di Palembang pada 26 Oktober 1964, Tito merupakan lulusan terbaik Akpol 1987 dan sempat berkarier di Densus 88 Antiteror. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala BNPT dan Kapolda Metro Jaya. Dikenal memiliki latar akademik kuat dengan gelar doktor dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura, Tito kerap menekankan pentingnya tata kelola modern dan pendekatan keamanan yang humanis. Pengalamannya di kementerian dan kepolisian menjadikannya figur strategis dalam mendorong reformasi kelembagaan Polri secara lintas sektor.

9. Jenderal (Purn) Idham Azis
Idham Azis adalah Kapolri ke-24, yang memimpin institusi kepolisian pada periode 2019–2021. Lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 Januari 1963, Idham dikenal sebagai perwira dengan pengalaman panjang di bidang reserse dan intelijen. Ia pernah menjabat Kabareskrim Polri, Kapolda Metro Jaya, dan Kadensus 88 Antiteror. Di masa kepemimpinannya, Idham menekankan pentingnya integritas dan pembenahan kultur birokrasi Polri. Dalam komisi ini, ia diharapkan memberikan perspektif praktis tentang pembenahan operasional dan manajemen internal kepolisian.

10. Jenderal (Purn) Badrodin Haiti
Badrodin Haiti merupakan Kapolri ke-21, menjabat pada periode 2015–2016 menggantikan Jenderal Sutarman. Lahir di Jember, Jawa Timur, pada 24 Juli 1958, Badrodin dikenal sebagai figur profesional dan moderat di kalangan kepolisian. Ia pernah menjadi Wakapolri, Kapolda Jawa Timur, serta Kabareskrim Polri. Setelah pensiun, Badrodin aktif sebagai komisaris utama di beberapa BUMN dan lembaga publik. Dalam komisi ini, ia diharapkan membawa pengalaman kepemimpinan dan perspektif pembenahan struktur organisasi kepolisian agar lebih efisien dan berintegritas. (Far/P-2)