1 day ago
3
Demo petani dan masyarakat adat bersama Walhi dan sejumlah LSM peduli lingkungan di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (4/8).(MI/Solmi)
RIBUAN petani dan masyarakat adat dari sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi menggeruduk Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (4/8) siang, untuk mengadukan sepak terjang Tim Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan). Mereka cemas hak-hak mereka atas tanah berikut rumah dan lahan mengalami penyegelan dan penguasaan sepihak dari Tim Satgas KPH.
Namun mereka harus kecewa. Semenjak datang dan puas-puas meneriakkan aspirasi, tidak satu pun pucuk pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Jambi menampakkan batang hidung mereka untuk merespons para petani dan masyarakat adat di Jambi.
“Wahai wakil rakyat Jambi, tolong keluar dan dengarkan aspirasi kami ini. Mana hati hurani kalian, sebagai wakil rakyat. Kalian duduk di gedung megah ini berkat pilihan rakyat. Seharusnya kalian keluar dan mendekat mendengarkan keluhan kami,” pekik seorang petani menyatakan rasa kecewanya.
Karena tidak kunjung mendapat respons, disaksikan puluhan aparat kepolisian, para pendemo akhirnya menyegel pintu masuk utama Gedung DPRD Provinsi Jambi di kawasan Telanaipura, Kota Jambi itu, dengan memalangkan kayu dan menempelkan selebaran keluhan mereka.
Para pendemo yang berjumlah lebih dari seribu orang tersebut, merupakan gabungan masyarakat adat dan warga tani dari lima kabupaten di wilayah Provinsi Jambi, yakni dari Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun dan dari Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Saat mengggelar aksi, mereka didampingi para aktivis dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat peduli petani dan lingkungan, antara lain dari Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jambi, Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Cappa dan Perkumpulan Hijau.
Aksi demo tersebut merupakan dampak dari aksi penyegelan yang dilakukan Tim Satgas PKH di sejumlah wilayah di Jambi yang sebagian menerpa lahan petani kecil dan masyarakat adat. “Kita sepakat dengan adanya Satgas PKH. Tetapi Satgas PKH jangan sampai bekerja asal, dan menggusur petani kecil dan masyarakat adat yang telah lama menempati lahannya di Jambi,” ujar pendemo dalam orasinya.
RESPONS PEMPROV JAMBI
Secara terpisah, Pemerintah Provinsi Jambi merespons positif aksi demo para petani kecil dan masyarakat adat itu. "Kita harus mendukung tindakan Satgas PKH. Tetapi kalau ada persoalan, kami siap memfasilitasi perwakilan petani dan masyarakat adat dengan Satgas PKH," kata Asisten II Setda Provinsi Jambi Johansyah kepada sejumlah perwakilan pendemo di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi Senin (4/8).
Johansyah, mewakili Gubernur Jambi, menegaskan pihaknya akan segera mengirim surat resmi ke Satgas PKH untuk menyosialisasikan tindakan penyegelan lahan di Jambi. Dikatakan, pemerintah daerah juga akan membentuk tim gabungan yang melibatkan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memetakan dampak penyegelan.
Menurut Direktur Walhi Jambi Oscar Anugerah, semestinya Satgas PKH bersikap transparan dalam bekerja. Sejatinya hendaklah membidik lahan-lahan bermasalah yang dikuasai perusahaan besar dan para tuan tanah. Bukan dengan mengorbankan masyarakat kecil.(E-2)
